HAM DI PAPUA ? ALAT PEMBENARAN UNTUK KEJAHATAN

oleh

Jayapura, Kitorang Papua – Minuman keras (Miras) adalah musuh kita bersama. Karena dampak dari minuman ini menimbulkan banyak kerugian. Akibat Miras muncul banyak kejahatan. Mulai dari perampokan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Apalagi jika ini dikonsumsi oleh generasi muda. Miras dapat merusak susunan saraf dan menyebabkan ketumpulan otak.
Akibat dampak yang buruk dari Miras, pemerintah berkomitmen untuk memberantas Miras di bumi Papua ini. Hal ini tertuang pada Pakta Integritas yang ditanda tangani seluruh elemen pejabat pemerintah Papua. Namun pada pelaksanaannya di lapangan memberantas Miras di Papua tidaklah mudah.
Sudah menjadi kewajiban aparat keamanan memberantas Miras. Akan tetapi, memberantas peredaran Miras di Papua rupanya gampang-gampang susah. Pasalnya langkah yang diambil Satuan TNI dari Pomdam XVII/Cendrawasih Papua untuk menyelamatkan generasi muda Papua dari bahaya Miras dituding sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Jayapura.
Hal ini terjadi lantaran PT. Sumber Makmur Jayapura (PT. SMJP) selaku produsen dan distributor Miras di Jayapura tidak terima kemudian menggugat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jayapura dan Pomdam Cendrawasih melalui praperadilan.
Ironis, bukannya mendapat dukungan sebaliknya upaya yang dilakukan kedua institusi tersebut dituding sebagai pelanggaran HAM.
PN Jayapura melalui putusannya yang dijatuhkan pada Jum’at 21 Septembar 2018 menyatakan :

  1. Perbuatan Pomdam Cenderawasih adalah perbuatan melawan hukum.
  2. Perbuatan Pomdam Cenderawasih adalah perbuatan melanggar hak asasi manusia (HAM).
  3. Tergugat (Pomdam Cenderawasih dan Satpol PP) menolak ganti rugi yang diajukan oleh PT. SMJP.
  4. Memerintahkan Satpol PP untuk segera mengembalikan barang milik PT. SMJP.
  5. Memerintahkan kepada Pomdam Censerawasih dan Satpol PP untuk membayar biaya perkara.

Saat dikonfirmasi, Kolonel Inf Aidi selaku Kapendam Cenderawasih mengaku menyesalkan keputusan PN Jayapura yang dianggap kurang cermat dan janggal karena tidak mempertimbangkan aspek lain yang diajukan oleh Pomdam Cenderawasih.
“Kita sudah sampaikan jika pemohon (PT. SMJP) selama beroperasi tidak dilengkapi surat ijin, karena sampai saat ini perusahaan tersebut hanya menunjukkan surat foto copy dan tidak bisa menunjukkan surat ijin yang asli.” ujar Aidi.
“Sangat ironis, Pomdam yang berusaha melaksanakan pencegahan peredaran Miras di Papua justru dipandang melanggar hukum sementara pelaku perdagangan Miras yang nantinya berpotensi merusak moral ribuan warga Papua justru bebas dari tuntutan hukum.” jelasnya lagi.
Aidi juga menjelaskan jika dasar dari tindakan Pomdam Cenderawasih mengamankan 2 buah kontainer berisikan Miras adalah Perda Provinsi Papua dan Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh hampir seluruh pejabat di Papua.

Sebenarnya apa itu melanggar HAM ? apakah itu hanya sekedar pembenaran untuk melakukan kejahatan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *