oleh

DPR Dukung Pemekaran Papua

-News, Sosial-805 views

Kitorangpapuanews.com JAKARTA – Komisi II DPR RI meminta daerah-daerah yang ingin melalui pemekaran segera melengkapi dokumen yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, perlu adanya persetujuan DPR dan pemerintah.

“Komisi II DPR RI sudah pasti mendukung adanya pemekaran. Namun, yang paling penting adalah keputusan pemerintah. Pemerintah pasti telah melalui pertimbangan dan kajian yang lebih komprehensif dalam merealisasikan kebijakan,” ujar anggota Komisi II Aminurokhman, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12).

Rapat berlangsung untuk mendengarkan aspirasi Ketua Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Andi Asmuruf, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Koordinator 502 Pemekaran Papua Tengah Alof ST Rumayoni, Bupati Jayapura Matius Awoitauw, Sultan Buton Laode Izad Man Arfa, dan Ketua Umum Forum Komunikasi Nasional Daerah Otonomi Baru (Forkomnas) Sehan Salim untuk mengusulkan pemekaran masing-masing wilayah.

Dalam rapat tersebut, Aminurokhman berjanji akan segera menindaklanjut aspirasi yang diterima jika sudah melalui proses administratif yang sesuai. “Itu sebagai instrumen untuk memastikan kesiapan daerah yang ingin melalui pemekaran,” ujarnya.

Kemudian, anggota Komisi II Guspardi Gaus mengatakan saat ini pemekaran wilayah masih moratorium. Maka, seiring menunggu moratorium dibatalkan, panitia pemekaran perlu menyiapkan dokumen sampai tidak ada kecacatan sedikitpun. “Kita harap pemerintah dan DPR segera mencabut moratorium agar pemekaran bisa tercapai,” katanya.

Sejalan dengan hal itu, anggota Komisi II Hugua mengatakan pemekaran daerah perlu dilakukan jika daerahdaerah tersebut memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sudah memenuhi kebutuhan. Sebab, pemekaran pun dapat menjadi cara pemerataan pembangunan di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, berbagai perwakilan daerah menyuarakan permintaan pemekaran daerah untuk segera dipercepat. Contohnya, Papua Tengah. Alof mengatakan tim 502 pemekaran Papua Tengah tetap semangat sejak tahun 2009. Ia mengatakan, Papua Tengah sudah menghimpun dokumen dengan lengkap. “Kami hanya menunggu putusan pemekaran segera aktif,” ujar Alof.

Surat Persetujuan

Kemudian, Dominggus Madacan mendukung percepatan pemekaran Papua Barat Daya. Pemerintah Daerah setempat sudah mengeluarkan surat keterangan persetujuan. Untuk masalah administrasi pun semuanya telah terpenuhi. Kemudian, ia berpesan, tim pemekaran Papua Barat Daya tidak terpecah belah agar tidak menimbulkan konflik.

Adapun wilayah Buton, Laode menegaskan masyarakatnya siap membangun wilayahnya dan membentuk Kepulauan Buton atau akrab disebut Kepton. Kepton memiliki wilayah strategis yang mudah memanfaatkan sektor perikanan untuk menjadi kekuatan perekonomian daerah otonomi baru. Selain itu, Buton menjadi wilayah yang memiliki cadangan aspal terbesar di Indonesia. Ia melihat potensi sumber daya Buton dapat menunjang kebutuhan masyarakatnya.

Sebelumnya pada awal Desember ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemekaran provinsi di wilayah Papua untuk menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Adapun pemekaran wilayah itu adalah Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah.

“Kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di Pegunungan Tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).

News Feed