oleh

Dilematis, Haruskah Militer Angkat Kaki dari Papua?

-Artikel-834 views

Jelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) 1 Desember mendatang, beberapa pihak menyerukan agar pasukan TNI di Papua dikerahkan. Namun, warga setempat sebagian menolak jika militer masih bercokol di Bumi Cenderawasih tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid meminta TNI-Polri untuk menjaga keamanan di Papua tetap kondusif, jelang peringatan ulang tahun OPM 1 Desember mendatang. “Menjelang Desember diharapkan TNI-Polri dapat menjaga kondusifitas guna memastikan Papua tetap aman,” ujar mantan pembaca berita tersebut, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11).

Selain itu, politikus Partai Golkar itu juga mendorong dilakukannya pendekatan dialogis dengan berbagai kelompok di Papua.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menerangkan, terdapat ancaman keamanan yang perlu diantisipasi menjelang HUT OPM. “Ada (ancaman keamanan), mereka ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Papua Barat atau West Papua yang sudah mereka peringati sejak 1962 itu versi mereka,” ujar Paulus pada Selasa (12/11), menurut Detik.com.

Paulus tidak menyebutkan secara spesifik ancaman keamanan apa yang dia maksud. Namun ia memastikan, Polda Papua telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan menegakkan ketertiban masyarakat.

Kelompok TPN-OPM. (Foto: Suara Pembaruan/Berita Satu)

Meski mengaku belum ada penambahan pasukan jelang HUT OPM, namun Wakil Komandan Korps Brigade Mobil Brigjen Pol Abdul Rakhman Baso menyatakan perintah siaga sudah ada untuk mengantisipasi perayaan 1 Desember itu. Saat ini, menurutnya, sudah ada 7.000 anggota Brimob di sana.

“(Penarikan) dilaksanakan sampai ada perintah dari Kapolri, hingga kondusif. Apalagi menjelang PON 2020, ada (Operasi) Cipta Kondisi,” ujarnya, dikutip dari Tirto.id. Meski begitu, juru bicara Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal menyatakan tidak ada pengamanan khusus jelang HUT OPM.

“Tidak ada pengamanan khusus, yang jelas kami akan melakukan upaya kepolisian terbatas,” ujarnya. Dilansir dari Tirto.id, terbatas yang ia maksud adalah melakukan dialog, mengajak tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk menciptakan kondisi kondusif. “Setiap perayaan ulang tahun itu, kami imbau tidak memobilisasi massa dan melakukan pelanggaran apa pun,” imbuh Iqbal.

Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah kelompok separatis Papua, yang menuntut hak-hak dan kebebasan rakyat Papua, termasuk kemerdekaan Papua dan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

OPM berdiri pada 1 Desember 1965, dan seringkali berada di balik kerusuhan dan kekerasan yang kerap meletus di wilayah Papua dan Papua Barat.

Ratusan Anggota TNI BKO Ditarik dari Papua Barat

Perwakilan TPN OPM Yusko Kogoya membaca surat pernyataan yang ditujukan kepada Pemerintah RI di Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua. (Foto: Antara Foto/Indrayadi)

Sebanyak 465 anggota TNI BKO (Bantuan Kendali Operasi) ditarik, setelah sebelumnya dikerahkan di Papua ketika kekerasan meletus pada Agustus tahun ini. Menurut laporan Antara, anggota TNI BKO yang ditarik melasanakan tugas pengamanan di wilayah Sorong Raya, dan pergi menggunakan Kapal KRI Makassar 590 pada Rabu (13/11).

Pemulangan para anggota TNI BKO pun disambut dengan apresiasi dan rasa terima kasih karena telah melaksanakan tugas dengan baik, dan membantu meredam masalah yang membara di wilayah Papua dan Papua Barat.

Gerindra: Pasukan TNI di Papua Harus Lebih Diperhatikan

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra di Komisi I DPR RI Sugiono, Senin (11/11), menyampaikan pandangannya tentang kondisi pasukan TNI di Papua. Menurutnya, pasukan TNI di Papua harus mendapatkan lebih banyak perhatian.

“Mereka butuh satu postur pertahanan satu postur teritorial yang lebih besar, mengingat luasnya medan dan sulitnya mobilisasi di sana,” ujar Sugiono, dilansir dari Merdeka.com.

Ia mengatakan, peningkatan kesejahteraan tak bisa dipukul rata dengan para petugas yang ditempatkan di daerah tidak rawan seperti Kalimantan, Jawa, dan daerah lainnya yang cenderung lebih kondusif.

Ia juga menyarankan untuk segera dilakukannya penambahan personel pasukan TNI di Papua.

Penulis: Aziza Fanny Larasati

Editor: Purnama Ayu Rizky

Keterangan foto: Pemerintah Indonesia telah menurunkan 6.000 pasukan keamanan ke Papua menanggapi kerusuhan yang terjadi beberapa bulan terakhir. (Foto: AP/Dita Alangkara)

Dilematis, Haruskah Militer Angkat Kaki dari Papua?

News Feed