oleh

DIALOG JAKARTA-PAPUA, MASIH PERLUKAH?

Kitorangpapuanews.com – Lesson will repeated until it learned,” Pelajaran akan terus berulang sampai (betul-betul) terpelajari. Begitu kira-kira arti kata bijak di awal ulasan saya menyikapi rencana dialog Jakarta-Papua yang digagas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Jaringan Damai Papua (JDP). Wacana dialog nasional antara Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) mulai kembali menjadi pembicaraan publik setelah Presiden Joko Widodo menjanjikan untuk membuka ruang dialog dengan OPM pasca pelantikan Presiden Oktober tahun lalu.

Berbicara soal dialog Jakarta-Papua, ibarat pendatang baru dengan wajah lama. Tampaknya seperti terobosan solusi baru bagi penyelesaian Papua namun masih menggunakan konsep usang yang sama. Koordinator Tim Kajian Papua LIPI, Adriana Elizabeth menegaskan supaya masyarakat jangan lagi menganggap tabu dialog perdamaian Papua. Selama ini ada ketakutan Pemerintah bahwa dialog pasti arahnya adalah kemerdekaan Papua. Dialog nasional bukan membicarakan posisi tetapi membicarakan kepentingan yang berbeda yang selama ini menjadi akar permasalahan di Papua (Tirto.id 14-3-2016).

 Tahun 2004, LIPI mengeluarkan buku Papua Road Map yang mengklasifikasikan 4 poin akar permasalahan dan solusi pemecahan masalah di Papua yaitu; (1) Sejarah dan status politik (solusi = dialog); (2) Kekerasan Negara dan pelanggaran HAM (solusi = rekonsiliasi dan pengadilan HAM); (3) Kegagalan pembangunan (solusi = paradigma baru pembangunan); (4) Marjinalisasi dan Diskriminasi (solusi = rekognisi pemberdayaan orang asli Papua).

Dalam sejarahnya, sepanjang pengetahuan saya, dialog Jakarta-Papua sudah dilakukan berulang kali bahkan sejak Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 1999. Dilanjutkan ketika masa Pemerintahan Gus Dur, hingga saat ini. Pertanyaannya sekarang adalah dialog nasional seperti apalagi yang membedakan dengan dialog-dialog sebelumnya?

Berpedoman kepada akar permasalahan dan tawaran solusi yang telah digagas LIPI, saya akan mencoba untuk menguraikan satu persatu sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini di Papua sejauh pengamatan saya sebagai warga pendatang yang tinggal di Papua lebih dari 20 tahun lamanya.

1.                  Persoalan sejarah dan status politik Papua sudah final baik secara hukum maupun realitas sosiologis masyarakat Papua. Bagi orang yang tinggal di Jakarta, mungkin Papua digambarkan sangat mencekam, menakutkan dan mengancam keselamatan jiwa. Namun demikian, bagi kami yang tinggal di sini, keadaan tersebut bersifat relatif, andaipun terdapat gangguan keamanan sifatnya masih lokal, tidak sporadis. Aparat keamanan juga cukup siap dalam melakukan antisipasi-antisipasi maupun pencegahan. Sebelum PSBB akibat COVID 19, di tempat saya tinggal, Kota Timika warung-warung makanan buka sampai dengan pukul 3 dini hari. Belum lagi tempat-tempat hiburan malam yang beroperasi secara normal. Ini adalah realitas sosiologis masyarakat Papua pada umumnya. Demikian pula secara hukum, sejarah Papua khususnya soal PEPERA 1969 yang sering dijadikan bahan propaganda kelompok pro kemerdekaan Papua, secara internasional maupun hukum nasional yang berlaku, PEPERA 1969 sudah final dan sah. Resolusi PBB nomor 2504 tanggal 19 Nopember 1969 diakui oleh 84 negara dalam Sidang Majelis Umum PBB tanpa satu negarapun yang menolak. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang sering dijadikan alasan, adalah pasal 1 yang menyebutkan bahwa setiap bangsa di dunia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan deklarasi bahwa seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda adalah wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan tersebut, Indonesia berhak mengerahkan kekuatan bersenjata demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Soal status politik Papua, saya singkat saja menjelaskan. Mayoritas Gubernur dan Kepala Daerah di Papua adalah orang asli Papua. Mayoritas perwakilan daerah baik tingkat I maupun tingkat II adalah orang asli Papua, demikian juga dengan anggota-anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) seluruhnya adalah orang Papua. Secara nasional Papua juga ikut Pilkada, Pilgub dan Pilpres. Jika keabsahan sistem PEPERA 1969 yang menggunakan sistem perwakilan para kepala suku yang dipermasalahkan,  bukankah sekarang sistem perwakilan/noken masih digunakan pada saat Pilpres lalu? Jadi status politik apalagi yang perlu didialogkan?

2.                  Kekerasan Negara dan pelanggaran HAM, bagaimana dengan kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM? Saya berkeyakinan pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sejalan dengan kekerasan yang dilakukan Negara/aparat keamanan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, sepanjang terdapat bukti-bukti kuat dan meyakinkan. Sebagai contoh kasus terakhir, tahun 2011, Mahkamah Militer telah memvonis bersalah 4 personel TNI AD yang melakukan kekerasan fisik berupa penyiksaan terhadap 2 orang warga Puncak Jaya dengan hukuman penjara antara 8 hingga 10 bulan penjara. Tentunya aparat keamanan TNI dan POLRI bekerja berdasarkan koridor hukum yang jelas, sehingga setiap pelanggaran dapat dituntut di dalam pengadilan militer maupun umum. Sebaliknya, bagaimana dengan aksi kriminal bersenjata KKB OPM yang disertai kekerasan berupa penyiksaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan bahkan pembakaran tempat ibadah? Saya pribadi sangat setuju jika terbukti secara kuat dan meyakinkan terdapat personel aparat keamanan yang melakukan pelanggaran HAM untuk dihukum sesuai aturan yang berlaku namun perlu diingat bahwa setiap warga Negara sama kedudukannya di muka hukum, demikian juga dengan HAM, artinya keadilan perlu ditegakkan seadil-adilnya, tidak hanya kepada oknum aparat namun juga KKB-OPM. Pertanyaannya sekarang adalah Apakah solusi yang ditawarkan LIPI berupa rekonsiliasi dan pengadilan HAM juga menyentuh para KKB OPM?

3.                  Kegagalan pembangunan? Akar persoalan Papua yang dirumuskan LIPI berikutnya adalah kegagalan pembangunan di Papua. Solusi yang ditawarkan LIPI adalah pendekatan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk Papua. Sebagian saya setuju, namun sebagian lainnya saya perlu menambahkan penegakan hukum di Papua. Kenapa penegakan hukum sangat diperlukan di Papua? Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua tidak ada artinya tanpa pengawasan yang jujur, bersih dan berkeadilan. Kita tahu bahwa sejak Otsus Papua diberlakukan pada tahun 2001, hingga saat ini Papua menikmati puluhan trilyun rupiah setiap tahunnya. Artinya jika dibandingkan dengan indeks APBD Provinsi Jawa Tengah misalnya dengan perbandingan jumlah penduduk Jateng 26 jutaan dan Papua 3 jutaan orang, indeks per orang di Papua (jika dana Otsus dibagikan kepada setiap orang) maka setiap orang Papua akan memperoleh setidaknya 17 juta rupiah pertahun, sementara di Jateng per orang hanya memperoleh 2-3 juta pertahun. Apa hasilnya? Papua menjadi Provinsi Termiskin di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi terendah -15% ini artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) nyaris tidak ada, sehingga sepenuhnya Papua bergantung dari dana Otsus. Lalu kemana dana Otsus itu semua? Di sinilah PENEGAKAN HUKUM diperlukan untuk mengawasi bukan justru menjadi bagian dari konspirasi korupsi. Kita lihat bagaimana para pejabat daerah dan provinsi Papua begitu menikmati guyuran dana berlimpah dari Otsus ini, sementara seorang kakek di Timika menangis kelaparan akibat belum menerima bantuan sembako dari Pemda setempat.

4.                  Perasaan terdiskriminasi dan termarjinalkan merupakan sifat inferior sekelompok tertentu masyarakat Papua. Papua bukan Afrika Selatan yang selama puluhan tahun hidup di bawah kekuasaan Apartheid yaitu sebuah sistem politik dan sosial selama era kepemimpinan masyarakat kulit putih. Apartheid ditekankan kepada masalah diskriminasi ras, perbedaan warna kulit dan pelarangan pernikahan beda warna kulit. Sementara itu, alkulturasi budaya dengan masyarakat pendatang/non Papua sudah terjadi sejak lama di Tanah Papua. Banyak teman-teman sekolah saya dulu yang jatuh cinta dengan perempuan Papua dan kemudian menikah. Restoran, coffee shop dan pertokoan tidak membatasi apakah pendatang atau orang Papua yang berbelanja, semuanya bebas berbelanja atau mungkin hanya berkunjung saja. Tidak ada diskriminasi atau masyarakat yang terpinggirkan (marjinal). Sifat inferior muncul dari sebagian kecil kelompok masyarakat Papua yang memang lahir dan dibesarkan di wilayah-wilayah yang terisolir, jauh dari keramaian. Memang secara geografis wilayah-wilayah pemukiman yang saling berjauhan dengan kontur bervariasi mempersulit masyarakat Papua yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut berinteraksi jangankan masyarakat di perkotaan yang relatif lebih maju,  antar kampung pun sangat sulit dilakukan. Hal tersebut membentuk karakter yang sulit bersosialisasi dengan orang lain, hidup secara berkelompok dan tidak mudah percaya kepada orang di luar kelompoknya. Solusi untuk memperkuat maupun memberdayakan orang asli Papua secara terus menerus seharusnya dilakukan oleh para Kepala Daerah. Kehadiran Negara sangat diperlukan untuk mengurangi jarak social gap antara warga masyarakat Papua di pedalaman dan di wilayah perkotaan untuk mempermudah transfer baik teknologi maupun informasi serta kemajuan-kemajuan pembangunan yang telah dicapai.

Setelah menguraikan satu persatu akar persoalan dan solusi yang dirumuskan oleh LIPI, saya berkesimpulan dialog nasional bukan menjadi prioritas untuk dilakukan saat ini. Semua persoalan yang dirumuskan LIPI sebagai akar persoalan seluruhnya telah terjawab oleh pemerintah sekarang maupun yang terdahulu. Betul, meskipun tampaknya belum sempurna namun proses tersebut terus berjalan secara bertahap dan berlanjut. Selanjutnya, berkaca pada pelajaran dialog-dialog sebelumnya, kesepahaman antara dua kepentingan yang berbeda tidak akan menghasilkan dialog yang konstruktif, betul seperti anggapan pemerintah selama ini, ujung-ujungnya minta referendum dan merdeka. Pertanyaannya yang terakhir, pernahkan LIPI membuat penilaian perkiraan/kemungkinan ancaman disintegrasi Papua?

Lesson will repeated until it learned

Penulis adalah pengusaha kelontong yang berdomisili di Papua sejak tahun 1997.

 

News Feed