oleh

Di DPR, Amnesty Internasional Soroti Pelanggaran HAM Polisi Hingga Papua

-News, Sosial-652 views

Kitorangpapua, Jakarta – Amnesty International Indonesia mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menemui anggota dewan yang menangani masalah hukum dan HAM, yakni Komisi III. Pada kesempatan itu, lembaga tersebut menyoroti beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang hingga kini belum ada penyelesaian.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, merangkum 9 pelanggaran HAM yang telah dirangkum sebelum Pilpres 2019 lalu. Ia berharap, DPR menyampaikan meneruskan aspirasinya agar Presiden Jokowi menindaklanjuti temuan tersebut.

Temuan pertama yakni adanya pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi serta perlindungan HAM bagi masyarakat. Ia menilai pemerintah masih abai terhadap agenda-agenda HAM selama ini.

Akibatnya, banyak pegiat HAM yang dikriminalisasi. Misalnya, Ananda Badudu, Robertus Robert, hingga Veronika Koman. “Juga kriminalisasi terhadap warga negara yang mengkritik pemerintah dan negara selama 2019,” kata Usman di ruang Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (10/12).

Amnesty Internasional juga menyoroti tindakan represif aparat keamanan, khususnya Polisi dalam menangani aksi unjuk rasa. Ia menyebut polisi melakukan tindakan brutal kepada mahasiswa yang demonstran yang mengkritik pemerintah.

“Protes Mei soal pemilu, terdapat kebrutalan polisi, baik tindakan penyiksaan ataupun penggunaan senjata api. Pada September terjadi juga kebrutalan polisi terhadap mahasiswa,” ujarnya.

Selain itu, kata Usman, Amnesty juga menyoroti konflik yang terjadi di Papua. Ia menilai tahun 2019 adalah tahun yang paling tidak stabil di Papua. Konflik itu bermula adanya masalah rasialisme di Surabaya, kemudian berlanjut hingga tindakan kekerasan di Papua.

Usman mengatakan, beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di sana adalah adanya sensor internet di wilayah tersebut. Bahkan, kekerasan yang terjadi di Daerah tersebut memakan korban hingga 30 ormas meninggal dunia.

Tak hanya itu, Usman menyebut pelanggaran HAM yang tak kalah penting adalah penerapan kerja paksa yang diterapkan pelaku usaha di sektor perkebunan sawit. Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Khusus pelanggaran HAM berat masa lalu untuk diselesaikan,” kata dia.

News Feed