Dewan Adat Suku Sentani kritisi tuntutan “tokoh Papua” kepada Jokowi

oleh -26 views
Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Demas Tokoro.

Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Demas Tokoro.Kitorangpapuanews.com– Dewan Adat Suku Sentani mengkritisi sejumlah poin dalam sembilan tuntutan “tokoh Papua” kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan mereka di Istana Negara pada Selasa (10/9/2019) lalu. Meski ada tuntutan yang dinilai bagus, pertemuan para “tokoh Papua” dan Joko Widodo itu tetap dinilai tidak mewakili aspirasi orang asli Papua.

Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Demas Tokoro yang juga Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan besar tuntutan para “tokoh Papua” agar Presiden Joko Widodo merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) sudah sejak lama disampaikan MRP kepada pemerintah pusat. Usulan itu telah disampaikan MRP kepada pemerintah pusat pada 2013 lalu, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kenyataannya, sejak 2013 hingga kini, MRP belum mengetahui respon dari pemerintah pusat. “Usulan itu tidak dikonsultasikan [pemerintah pusat], sampai periode pertama pemerintahan Jokowi [hampir selesai]. Kami tidak bisa mendorong lagi [usulan] revisi [ UU Otsus Papua], karena usulan itu sudah diterlantarkan,” kata Tokoro di Jayapura, Sabtu (14/9/2019).

Tokoro juga mengkritisi usulan pemekaran provinsi di Tanah Papua. Tokoro menyatakan pemekaran provinsi boleh saja diusulkan, namun harus memperhatikan kesiapan sumber daya manusia maupun kesiapan budaya daerah yang akan dimekarkan menjadi provinsi baru.