Dewan Adat Papua Sepakat Dukung Pembangunan di Papua

oleh
Para tetua adat di Papua (Foto : Ilustrasi)

Masyarakat, norma dan nilai-nilai Adat menjadi salah satu faktor penentu dalam pembangunan di Provinsi Papua, tak terkecuali dengan proses pembangunan dalam rangka penyelenggaraan PON XX pada 2020.

Untuk itu, dalam pembangunan salah satu venue PON di Kabupaten Jayapura, Pemprov Papua pun menggelar ibadah syukur yang disisipi dengan penyerahan hewan ternak babi dan sapi kepada perwakilan suku pemilik hak ulayat tanah.

Pemilik hak ulayat tanah ini merupakan suku-suku yang lahannya digunakan untuk lokasi pembangunan venue PON berupa stadion utama, yakni marga Wally, Ohee, Ansaka, dan Deda.

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi mengatakan dalam pertemuannya dengan pihak adat di Kabupaten Jayapura sebelumnya dikumpulkan beberapa aspirasi. “Dalam konsolidasi eksternal sudah melakukan rapat dengan ondoafi atau kepala suku dari marga Ohee, Wally dan beberapa lainnya,” katanya.

Dari hasil pertemuan itu, ada beberapa aspirasi yang sudah disampaikan dan paling menonjol adalah keterlibatan anak muda di dalam proyek besar PON ini sebagai tenaga kerja. Yusuf pun mengharapkan semua elemen adat dapat mendukung suksesnya penyelenggaraan PON di Papua.

Terdapat beberapa kluster pelaksanaan PON 2020 yakni di Kabupaten Jayapura, Mimika, Biak, Merauke dan Kota Jayapura dan wilayah-wilayah ini tersebar dalam lima wilayah adat.

Peta Wilayah Adat Papua (Foto : Ilustrasi)

Kelima wilayah adat tersebut yakni Lapago, Meepago, Animha, Saireri dan Mamta.

Setelah menyelesaikan secara adat untuk lokasi pembangunan venue PON seperti di Kabupaten Jayapura, terdapat kebijakan dari Pemprov Papua untuk material lokal yang digunakan menimbun lahan venue diharapkan bisa mengambil dari sekitar Distrik Sentani Timur pada kabupaten setempat.

Selain itu, jika permasalahan dengan adat selesai, pembangunan Stadion Utama Papua Bangkit di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura akan dilaksanakan dalam dua tahapan karena jenisnya rancang bangun. Setahun untuk perancangan dan setahun kemudian untuk pembangunan.

Sementara itu, saat ini masih dalam tahap deasin, “Tahapan yang sekarang lagi kami lakukan adalah pengembangan desain yaitu arsitek, sipil, menchanical elektrical, phampling dan juga infrastruktur untuk bersama melakukan rapat konsolidasi secara berulang-ulang,” katanya.

Dia menambahkan jika urusan adat dapat diselesaikan dengan baik, maka proses selanjutnya dapat dilakukan dengan baik pula.

Pasalnya, di Papua terdapat tiga tungku yang harus bersinergi yakni tungku agama, adat dan pemerintah.

Sampai saat ini para tokoh di masing-masing suku adat sudah sepakat mendukung pembangunan di Papua, dalam rangka semata-mata demi kesejahteraan warga masyarakat Papua. (DS)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *