oleh

Data Penerima Bansos, KPK Minta Pemprov Papua Benahi

-Berita-22 views

Kitorangpapuanews.com – “Hal ini untuk memastikan bansos yang dialokasikan tepat guna dan tepat sasaran, terutama karena diperkirakan jumlah penerima yang bertambah sebagai dampak pandemik COVID-19,” ujar Plt juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5).

“KPK meminta agar dalam penyaluran bansos tetap memperhatikan kaidah-kaidah aturan yang ada,” sambungnya.

Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IX KPK menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua. Rapat koordinasi melalui video telekonferensi itu diikuti Sekda, Inspektur, dan Kepala OPD Pemprov Papua itu membahas soal pembenahan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam rapat itu, KPK meminta Pemprov Papua membenahi data penerima bantuan sosial (Bansos) agar pemberian dapat lebih tepat sasaran. Termasuk masyarakat yang terdampak wabah virus corona.

KPK sebelumnya mendapat keluhan dari Pemda di Papua soal kendala dalam pembaharuan data. Salah satunya, warga yang menolak membuat KTP.

“Karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama,” ujar dia.

KPK mengingatkan bahwa pada masa pandemik Pemda harus memprioritaskan bansos dapat menjangkau kepada semua masyarakat. Khususnya masyarakat yang terdampak dan bergantung pada bantuan pemerintah.

KPK juga mewanti-wanti mekanisme pemberian bansos wajib diperhatikan untuk mengantisipasi adanya duplikasi bantuan ataupun penyaluran bantuan fiktif. Sebab sebelumnya pada rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pencegahan yang dilakukan pada November 2019, KPK menemukan adanya ketidaksesuaian data sekitar 89% atau sekitar 1,5 juta data penduduk Papua penerima bansos dari total sekitar 1,69 juta penduduk.

Data tersebut dinilai tak selaras dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang tercatat pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Oleh karenanya pemutakhiran data harus dilakukan.

“Penyaluran bansos pada kondisi pandemik COVID-19 saat ini, KPK berharap dapat dilihat sebagai kesempatan bagi pemda untuk melakukan pemutakhiran DTKS,” ungkap Ipi.

KPK pun meminta pihak Pemprov untuk segera merampungkan pusat data yang berisikan informasi dan database orang asli Papua (OAP). Hal itu menurut Ipi erat kaitannya dengan upaya pemerataan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah.

“KPK juga mengingatkan komitmen pemprov bersama-sama pemkab dan pemkot se-Papua untuk segera menyelesaikan pembangunan sistem informasi dan database orang asli Papua (OAP). Dengan data terpadu ini, diharapkan peningkatan kesejahteraan OAP dari tahun ke tahun akan dapat diukur,” kata Ipi.

 

News Feed