oleh

Bupati Jayapura Beberkan Alasan Tolak RDPU Otsus di Wilayah Adat Tabi dan Saireri

Kitorangpapuanews.com – Rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait implementasi Otsus selama 19 tahun pada tanggal 24-25 November 2020 di wilayah  Kabupaten Jayapura, mendapat penolakan dari seluruh komponen masyarakat adat Tabi dan Saireri.

Demikian disampaikan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, MSi, saat dikonfirmasi  usai acara peringatan HUT ke-9 Partai Nasdem di Hotel Horison, Kotaraja, Rabu (11/11/2020).

Diketahui, wilayah adat Tabi meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom.

Sedangkan wilayah adat Saireri meliputi  Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.

Pasalnya, seluruh komponen masyarakat Tabi dan Saireri sudah  melakukan  evaluasi dan menjaring aspirasi masyarakat  terkait implementasi Otsus selama 19 tahun di Provinsi Papua, saat  Workshop 19 Tahun Implementasi dan Evaluasi Otsus di Wilayah Adat Tabi dan Saereri di Suni Garden Lake & Resort, Sentani, Jayapura, Senin (24/8/2020) lalu.

Dijelaskan, hasil dari Workshop 19 Tahun Implementasi dan Evaluasi Otsus di Wilayah Adat Tabi dan Saireri sudah diserahkan kepada Gubernur Papua, MRP, DPR Papua dan kemudian Mendagri.

“Jadi kalau MRP melakukan lagi hasilnya sama saja. Karena itu, masyarakat Tabi dan Saireri menolak RDPU,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya tak mengevaluasi Otsus, tapi hanya mengevaluasi penggunaan dana Otsus, karena pemerintah provinsi Papua yang mengelola dana tersebut.

“UU Otsus ini kan tak bisa minta berhenti. UU Otsus berhenti, kalau ada UU yang mengganti dan itu tugasnya DPR RI, bukan di daerah. Jadi  kita tak punya kewenangan untuk bicara itu. Kita hanya mengevaluasi 19  tahun penggunaan anggaran Otsus, sebagaimana amanat UU Otsus,” jelasnya.

Ia menjelaskan, sembilan  kabupaten dan kota di  wilayah Tabi dan Saireri. Setiap kepala daerah sudah mempertanggungjawabkan penggunaan dana Otsus  sebesar 80 persen.

Dikatakan  setiap  kabupaten dan kota melaporkan penggunaan dana Otsus selama 19 tahun itu hanya 3-5 persen dari total APBD masing- masing kabupaten dan kota.

Menurutnya, dana Otsus   yang dialokasikan pemerintah provinsi itu sangat kecil, karena dana Otsus ini dikelola oleh Provinsi bukan Kabupaten dan Kota. Kabupaten dan Kota itu berlaku UU Otda.

“Bayangkan saja 3-5 persen dari keseluruhan APBD setiap kabupaten dan kota,” pungkasnya.

News Feed