BALITBANG PAPUA TELURKAN SOLUSI BAGI KEMAJUAN OAP

oleh

Jayapura, Kitorang Papua – Guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) Provinsi Papua melakukan sejumlah kajian khususnya bidang kehutanan, tata niaga dan komoditas unggulan, di Provinsi Papua.

Kepala Balitbangda Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay mengatakan Papua memiliki sumber daya alam yang tinggi, tetapi indeks pembangunan manusianya rendah.

“Misalnya sagu dan kopi, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan dapat menyejahterahkan manusia Papua. Tapi sampai sekarang masih dikelola secara tradisional. Akibatnya belum bisa membawa keuntungan bagi masyarakat Papua,” katanya di Jayapura, Kamis (13/11).

“Tim yang diturunkan Balitbang Provinsi Papua melibatkan empat orang tenaga ahli yang memahami bidangnya, yakni Piter Roki Aloisius,S.Hut.,M.Si dari WWF program Papua, Dr. Frans Reumi dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen), Dr. Agus Dumatubun dari Program studi Antroplogi Uncen dan Dr.Arius Kambu  dari Fakusltas Ekonomi dan Bisnis Uncen.

Bidang kehutanan, adanya hutan adat, Tim Kajian Balitbang Provinsi Papua merekomendasikan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ada di lingkup hutan itu untuk mengelola hutan guna menyejahterakan masyarakat adat.

Sedangkan mengenai komoditi unggulan di Papua, tenaga ahli bidang ekonomi Dr. Arius Kambu yang sudah melakukan melakukan kajian terkait tata niaga dan komoditas unggulan usaha masyarakat adat, lebih khusus pengembangan sagu dan kopi, menjelaskan sudah tidak ada masalah soal infrastruktur.

Selama ini petani menjual langsung ke pasar di kota, sehingga ongkos transportasinya terlalu besar. Akibatnya belum membawa keuntungan langsung bagi petani yang merupakan Orang Asli Papua.

“Solusi yang kami tawarkan, karena masyarakat Papua mayoritas Kristen. Pemerintah dapat membantu membentuk lembaga keuangan seperti koperasi jemaat . Fungsinya untuk membeli hasil usaha masyarakat,” katanya.

Kambu menjelaskan, masalah lainnya adalah modal usaha. Masyarakat di kampung-kampung di Papua, kesulitan meminjam di Bank karena tidak ada jaminan yang dapat diberikan.

Saat ini Papua telah memiliki PT. Jamkrida Papua. PT Jamkrida Papua adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

“Tapi sampai saat ini saya belum melihat kerja nyata perusahaan tersebut. Dia menjamin siapa, itu belum jelas. Tetapi yang pasti, masyarakat kampung itu butuh modal, dan mereka tidak memiliki jaminan,” katanya. (*)