oleh

AWAL MULA ISU KEMERDEKAAN PAPUA & PROPAGANDA BELANDA

Jayapura, Kitorang Papua – Kisah tentang Nicolaas Jouwe adalah kejadian nyata. Bagaimana perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) hanyalah upaya sia-sia. Pengorbanan yang selama ini dilakukan ternyata dimanfaatkan oleh kepentingan lain. Hal ini yang mendasari Jouwe untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jouwe teramat menyesali sekembalinya melihat tanah kelahiran Papua. Apa yang telah diperjuangkan hanyalah upaya propaganda Belanda yang memanfaatkan dirinya.

Awal Klaim Papua bukan Indonesia

Indonesia sah merdeka sejak 1945, namun Konferensi Meja Bundar empat tahun sesudahnya mengecualikan Papua dari wilayah Indonesia. Ini yang menjadi akar masalah dan pengklaiman bahwa Papua bukan Indonesia. Padahal tanpa kesepakatan itupun sudah menjadi aturan baku Internasional, seluruh wilayah kekuasan Belanda kembali kepada Indonesia, termasuk Papua. Tapi Belanda tidak rela atas kejayaan Indonesia, Belanda malah mempropagandakan pemerintahan tandingan yang digadang-gadang untuk membentuk negara baru (memberikan kemerdekaan bagi Papua). Belanda masih tetap bercokol di Bumi Cenderawasih dan menamai kawasan itu sebagai Nederland Nieuw Guinea (Nugini Belanda).

Cendikia Muda Papua mendukung NKRI

Diceritakan dalam buku ‘Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka’ karya John RG Djopari bahwa para pemuda Papua terdidik bergerak mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) dan Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang pro-Indonesia. Dua organisasi ini menjadi ancaman nyata bagi kekuasaan Belanda di Papua. Inilah menjadi bukti bahwa generasi terpelajar Papua saat itu menyadari kemerdekaan Papua adalah lepas dari penjajahan Belanda.

Adu Domba Belanda

Untuk menandingi pengaruh nasionalisme Indonesia yang diusung PKII dan KIM, pemerintah Belanda menumbuhkan nasionalisme Papua melalui Gerakan Persatuan Nieuw Guinea, tokohnya adalah Markus Kaisiepo, Johan Ariks, Abdullah Arfan, Nicolaas Jouwe, dan Herman Womsiwor. Nama-nama itu kini dikenal sebagai para senior gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aktivitas politik disemarakkan Belanda lewat pembentukan belasan partai. Pada tahun 1961, Pemilu Legislatif memilih anggota Nieuw Guinea Raad (Dewan Nugini) diselenggarakan. Manifesto politik dibuat oleh 70 putra Papua terdidik. Isinya antara lain menetapkan ‘Papua Barat’ sebagai nama negara, Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua, dan ‘Hai Tanahku Papua’ sebagai lagu kebangsaan.

Belanda Sukses Memperdaya

Pada 1 Desember 1961, Bendera Bintang Kejora dikibarkan sejajar dengan Bendera Belanda di Hollandia (nama lawas Jayapura), lagu kebangsaan Papua dinyanyikan. Maka berhasil lah Belanda membentuk nasionalisme Papua.

“Propaganda anti-Indonesia terus ditingkatkan, di mana pada saat itu West Nieuw Guinea akan diberikan pemerintahan Belanda pada tahun 1970 di mana bentuk dan isi dari pemerintahan itu kemudian akan ditentukan. Janji ini yang menyebabkan sebagian dari pemimpin Papua tidak mengungsi ke negeri Belanda pada saat Belanda harus meninggalkan Irian Jaya, tetapi mereka memutuskan untuk tinggal dan ingin memilih dan menerima kenyataan janji itu setelah Irian Jaya digabungkan dengan Inonesia,” demikian tulis Djopari.

Belanda menjanjikan kemerdekaan untuk Papua selambat-lambatnya pada 1970. Janji ini terus dipegang OPM. Mereka terus memperingati 1 Desember, padahal si pemberi janji sudah pergi sebelum 1970, usai Perjanjian New York tahun 1962 yang mengamanatkan Papua diserahkan ke Indonesia via UNTEA (lembaga PBB). Selain itu, ada pula Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 berupa referendum yang menghasilkan suara bulat persetujuan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia.

Kesadaran bahwa Kemerdekaan Papua hanyalah isu Kebohongan

Hal demikian disadari oleh Nicolaas Jouwe, mantan Wakil Presiden Nieuw Guinea Raad (Dewan Nugini), pencipta Bendera Bintang Kejora, sekaligus mantan pimpinan OPM. Nicolaas adalah tokoh pro-kemerdekaan Papua yang berubah mendukung Indonesia pada pengujung umurnya.

“Peristiwa sekitar 1 Desember 1961 inilah yang seringkali menjadi dasar klaim pemimpin Papua sekarang bahwa negara Papua pernah ada tetapi telah dirampas oleh konspirasi internasional Indonesia, Amerika, dan Belanda,” tulis Nicolaas dalam bukunya yang bertajuk ‘Kembali ke Indonesia’.

Lewat perbincangan rahasia dengan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy pada 1962, Nicolaas sadar bahwa janji kemerdekaan adalah sekadar janji hampa dan propaganda Belanda. Janji itu semata-mata dimaksudkan supaya Papua tidak sepenuhnya lepas dari tangan Belanda usai Perjanjian New York, UNTEA, dan PEPERA. Semua aktivisme pro-kemerdekaan yang sebelumnya dia jalankan kini dipandangnya sebagai pilihan yang patut disesali.

“Menurut saya, perjuangan Papua Merdeka yang telah saya lakukan merupakan dorongan dari Belanda yang seolah-olah akan mendirikan negara sendiri dan menjadikan saya sebagai Presiden Papua Barat. Sebagai seorang muda saat itu saya tidak menyadari bahwa itu hanya merupakan akal-akalan Pemerintah Belanda,” tuturnya di usia kepala delapan.

Soekarno yang tidak rela Papua masih dicokol Belanda

Memang, pada tahun 1961, selang tak sampai sebulan usai pengibaran Bintang Kejora di Hollandia (sekarang Jayapura), Presiden Sukarno memekikkan semangat Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk membebaskan Papua dari Belanda. Sukarno menyebut pembentukan negara Papua sama saja dengan pembentukan negara boneka Belanda yang harus digagalkan. Upaya Soekarno membebaskan Papua dari belenggu penjajahan justru dipandang sebagai penjajahan itu sendiri oleh kalangan OPM. Selain karena tak setuju dengan Indonesia, perasaan ini juga dinilai karena keberhasilan Belanda membentuk suasana yang kondusif di Papua pada era kolonial dulu.

Kekerasan Aparat di Masa Lampau

Bahkan di masa-masa yang lebih modern, muncul sorotan terhadap adanya intimidasi dan adaya pelanggaran oleh militer terhadap hak orang Papua saat proses integrasi dengan Indonesia. John RG Djopari mengakui, ada perbuatan-perbuatan tidak terpuji aparat Indonesia kala itu. Hal-hal seperti itu harus diperbaiki bila masyarakat ingin ideologi OPM lenyap.

“Menumbuhkan kebanggaan nasional dan uluran tangan atau pendekatan atas dasar cinta kasih merupakan cara yang tepat dalam memantapkan integrasi politik di Irian Jaya melalui pembangunan politik di Irian Jaya, tanpa mengabaikan aspek-aspek kebudayaan masyarakat yang beraneka ragam itu,” tulis John.

Akar masalah ini mestinya dipahami baik oleh seluruh aparatur pemerintah yang ada di Papua. Bahkan aparat yang ada di Papua harus memahami ini lebih dalam lagi. Sehingga bisa menyampaikan kepada masyarakat Papua yang masih ‘tertipu’ oleh propaganda sejarah kemerdekaan Papua. Jangan bairkan masyarakat Papua menjadi korban atas ketidaktahuan ini.

Kitorang sangat miris mendengar jika Papua tidak butuh infrastruktur tapi butuh kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa yang kalian perjuangkan sebebenarnya? Hal konyol yang membuat kitorang sama-sama memahami bahwa mereka yang berjuang untuk kemerdekaan Papua hanyalah diperalat. Mereka tidak tahu apa-apa, sama seperti Jouwe muda yang menggebu tentang kemerdekaan Papua. Setelah ia menyadari semuanya, Jouwe kembali ke pangkuan NKRI. (*)

News Feed