oleh

APA YANG TERJADI ? HAMPIR GENAP DUA PULUH TAHUN OTSUS DI PAPUA

-Artikel, Berita-540 views

Kitorangpapuanews.com – Hampir genap dua puluh tahun Otsus berjalan di Papua, perubahan sudah mulai terlihat walaupun dengan keterbatasan.

Otonomi Khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Otsus diharapkan mengangkat martabat masyarakat Papua dalam khasanah NKRI. Berharap dari Otsus pula, ada harapan untuk membangun masa depan Papua dalam bingkai NKRI. Kebijakan tersebut sudah tepat, sebab diperuntuhkan untuk menunjang kesetaraan masyarakat Papua.

Namun apapun solusi yang telah tercanangkan dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk kemajuan Papua agaknya sudah mulai tergeser tujuannya. Bahkan saat ini mulai banyak orang yang memprovokasi tentang gagalnya Otsus bagi Papua.

Ketika kita melihat latar belakangnya, orang-orang tersebut adalah oknum orang asli Papua (OAP) yang memiliki ideologi Papua merdeka. Sehingga apa yang bersumber dari pemerintah pusat walaupun kebijakan yang dibawa sangat bermanfaat, pasti akan dibantah oleh orang-orang tersebut.

Berkaca pada hal tersebut, sebenarnya banyak elemen masyarakat Papua sebagai mayoritas yang menyesalkan tindakan penolakan-penolakan terhadap Otsus, sebab apa yang telah disuarakan itu sama sekali tidak mewakili hati seluruh rakyat Papua.

Bagi masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah, dimana himpitan kebutuhan cukup mencekik, hadirnya angin segar bernama kebijakan otsus adalah harapan untuk menggapai setiap mimpi dan kesejahteraan.

Diantara geliat pembangunan dan kelimpahan uang pada era Otsus, tentu masih saja ada kondisi yang kontras. Sebagian besar orang asli Papua seakan masih terjerembab dalam jurang kemiskinan dan termarjinalkan sehingga cenderung menuntut perbaiki nasib. Bahkan aspirasi itu dari waktu ke waktu terus menguat dan ada oknum yang membelokan aspirasi tersebut menjadi suara-suara sumbang agar tanah papua lepas dari NKRI.

Rakyat Papua harus bijak dan lebih jernih melihat akar persoalan. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah pusat dengan mengatakan Otsus gagal, tanpa kemudian elit lokal papua tidak mengevaluasi diri, pusat mengevaluasi tapi elit lokal juga harus mengevaluasi diri, melihat korupsi yang dilakukan oleh elit papua itu sendiri membuat rakyatnya semakin miskin.

Itu sebabnya Otsus tidak banyak membawa perubahan derajat kehidupan untuk masyarakat Papua. Masyarakat mendengar tentang Otsus, dana Otsus dan janji-janji perbaikan kesejahtraan tetapi mereka tidak pernah merasakan manfaatnya. Penggelontoran dana langsung justru menjadi kontra produktif terhadap masyarakat. Dana tersebut dalam bentuk tunai habis untuk konsumsi dan bukan untuk mengembangkna perekonomian mereka. Karena pengharapan dana tunai tersebut mematikan potensi inovasi dan kewirausahaan mereka. Sementara dana yang benar-benar terarah untuk pengembangan perekonomian kerakyatan belum cukup terasa sampai saat ini.

Papua perlu paradigma baru dalam pembangunan. Perlu kebijakan rekognisi untuk pemberdayaan orang asli Papua. Pembangunan Papua harus berfokus pada pelayanan publik demi kesejahtraan orang asli Papua, Peberdayaan sumber daya manusia sesuai konteks Papua, transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir, lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Saat ini masyarakat menaruh harapan agar ditegakkan regulasi baru dalam pelaksanaan Otsus yang baru. Masyarakat berharap jika pola baru dilakukan akan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, sehingga bisa langsung menyentuh masyarakat bahkan kepada lapisan terbawah sekalipun. Harapan tersebut menjadikan pendorong untuk kita demi Papua yang lebih baik.

News Feed