oleh

Aliansi Pemuda Merah Putih Minta Status OPM Dijadikan Teroris Dan Otsus Tetap Dilanjutkan

Kitorangpapuanews.com – Puluhan Pemuda yang menamakan diri sebagai  Alinasi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua, menggelar aksi unjuk rasa di Taman Kota Jayapura (Imbi) Rabu (17/03/2021).

Aksi unjuk rasa tersebut tidak lain untuk mendorong pemerintah pusat menanggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provisni Papua.

Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua, Ali Kabiay menjelaskan ada 10 poin pernyataan sikap yang nantinya akan di teruskan ke DPR RI Komisi 1, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua.

Ia pun menjelaskan 10 poin pernyataan sikap yakni mendukung keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) untuk kesejahteraan masyarakat Papua, meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan di Papua, lantaran banyak indikasi korupsi, mendukung pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua, menaikan status teroris bagi OPM, hingga melakukan pemeriksaan terhadap ketua MRP terkait anggaran RDP yang dipergunakan termasuk hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan di tiga wilayah adat.

“Banyak dinamika yang terjadi di Papua, olah karena itu kami sebagai aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia ProvinsiPapua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat,” tegasnya.

Ali merincihkan, keberlangsungan Otsus dan pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua sangat berpengaruh, oleh karena itu aliansi pemuda marah putih Indonesia sangat mendukung.

“Kami mendukung otsus dan pemekarana daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah,” ujarnya.

Sementara status OPM menjadi teroris, lanjut Ali harus di berlakukan secepatnya mengingat aski-aksi yang dilakukan sudah sama seperti teroris, dari penggunaan senjata api, pengancaman, pembunuhan sampai dengan penyanderaan.

“Kami meminta teroris harus di cap OPM, dan kami meminta kepada Komisi I DPR RI, bahkan kami akan mengirim pernyataan sikap,” ungkapnya.

Ia pun menambahkan, terkait dengan rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh MRP hingga penggunaan anggaran yang di hibahkan dinilai ada indikasi penyimpangan termasuk dengan hasil RDP tersebut.

“RDP batal dilakukan di beberapa wilayah, sementara anggaran dikeluarkan hingga Milliaran Rupiah, anehnya juga ada hasil RDP yang dilaporakan kepada gubernur merupakah hasil rekaya demi kepentingan pribadi,” jelasnya.

News Feed