oleh

5000 Lebih Anggota DPR Nasdem Wajib Potong Gaji

-Ekonomi, News, Publik-162 views

Kitorangpapuanews.com -JAYAPURA – Berbagai bantuan yang diberikan baik dari pemerintah, masyarakat hingga wakil wakyat terus bermunculan mensikapi pandemi Covid 19. Yang terbaru untuk kalangan partai adalah instruksi dari Ketua DPP Partai Nasdem, Surya Paloh agar seluruh anggota DPR dari Partai Nasdem untuk memotong gajinya 50 persen guna membantu penanganan penyebaran virus.

“Jadi memang ada perintah seperti itu, kami di partai diminta untuk lebih peduli dan prihatin dengan kondisi bangsa yang sedang terjadi. Jika ada yang bisa dilakukan maka itu harus dilakukan termasuk soal pemotongan gaji. Untuk seluruh anggota DPR baik ditingkat pusat, provinsi maupun daerah wajib memotong gajinya 50 persen untuk membantu penanganan covid 19,” jelas Sekretaris DPW Partai Nasdem Papua, H Sulaeman L Hamzah kepada wartawan disela-sela penyemprotan desinfektan di Perumnas II Waena, Jumat (3/4).

Ia menyebut untuk seluruh anggota DPR asal Nasdem secara nasional berjumlah 5000 lebih dan dengan pemotongan ini dijadikan bentuk keprihatinan partai atas cobaan bangsa. Hanya saja tentunya tidak hanya dengan pemotongan gaji tetapi setiap anggota DPR wajib memiliki program untuk membantu pemerintah semisal penyemprotan dan ini akan dipantau oleh DPP. “Kami di DPR RI ada 59 anggota dan untuk provinsi dan kabupaten tercatat ada 5000 an dan semua sudah dilakukan pemotongan gaji 50 persen,” bebernya.

Hanya saja, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Flobamora Papua ini melihat dari penanganan yang sudah dilakukan pemerintah menurutnya masih banyak kekurangan. Ada beberapa statemen yang keluar dari istana dan dianggap membingungkan. “Semisal membolehkan orang mudik tapi tak boleh pulang ke rumah. Lalu akhirnya ada klarifikasi memperbolehkan namun semua diatur dengan baik. Jika itu bus dengan jumlah penumpang 40 maka yang diperbolehkan naik hanya 20 orang. Ada beberapa statemen yang membingungkan dan hal-hal seperti ini kami kritisi,” tegasnya.

Nasdem sendiri lanjutnya lebih setuju agar untuk tahun ini pemerintah melarang dilakukannya mudik. Pasalnya titik penyebaran covid 19 berasal dari Jakarta, Jakarta yang menjadi pusat penyebaran dengan pasien terbanyak nah jika para pemudik ini banyak yang meninggalkan Jakarta menuju kampung halaman bisa-bisa pemerintah akan semakin sulit menangani penyebaran virus. “Itu pandangan kami,” pungkasnya.

News Feed