TNI Kedepankan Negosiasi Hadapi Kasus Papua dan Papua Barat

oleh -19 views

See the source imagePrajurit TNI saat mengikuti upacara HUT ke-74 TNI di Taxi Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019). Upacara ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara. Selain itu, HUT TNI ini menampilkan sejumlah atraksi, mulai dari atraksi pesawat tempur, parade prajurit, demonstrasi keterampilan, serta parade alutsista berbagai kendaraan tempur. HUT TNI ini juga dihadiri oleh berbagai tamu undangan seperti mantan presiden, wakil presiden, mantan panglima TNI, pejabat negara, serta berbagai tokoh masyarakat. |

Kitorangpapuanews.com, Tentara Republik Indonesia terus berupaya mengembalikan kondisi Wamena yang sempat mencekam. Tidak dengan pendekatan kekerasan, saat ini pihak TNI melakukan pendekatan persuasif.

Kepala Staf Umum TNI, Letjen Joni Supriyanto mengatakan, pihaknya mencoba pendekatan non-perang dalam menghadapi konflik di Papua dan Papua Barat.

Joni menyampaikan TNI dan juga Pemerintah melakukan proses negosiasi ke negara-negara tetangga untuk tidak mendukung kelompok pro kemerdekaan Papua.

“Kita tahu perang dampaknya sangat besar dan merugikan untuk kita semua. Jadi pertemuan dengan negara-negara baik di ASEAN, di tingkat staf, satuan operasi, patroli di kawasan Malaka, dengan negara-negara Asean Plus. Itu selalu dilakukan untuk mengurangi tensi antara angkatan bersenjata,” kata Joni, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2019).

Hal tersebut, tutur Joni, sudah diawali oleh Kementerian Luar Negeri dengan mendekati negara-negara Asia Pasifik untuk tidak mendukung separatis. Hal yang sama juga dilakukan TNI lewat jalur pendekatan militer.

Joni mencontohkan proses lobi dengan Papua Nugini, negara tetangga yang langsung berbatasan dengan Papua. TNI melakukan lobi dari segi militer.

Papua Nugini kesulitan dalam soal persenjataan. TNI menawarkan bantuan pengadaan amunisi meriam penghormatan dengan harapan mereka tak membantu kelompok separatis di Papua.

“Jadi kita membangun kekuatan militer, pada saat yang sama kita membangun bagaimana agar kita tidak perang,” tutur Joni.

Sebelumnya, konflik di Papua dan Papua Barat kembali memanas usai kasus rasis terhadap para mahasiswa di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.

Wacana referendum dan pemisahan Papua dari Indonesia kembali muncul ke publik. Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas menyinggung dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74.